Plt. Bupati Sukirman Ikuti HLM TPID Jelang Nataru dan Puasa
Kajen|Mediacakranews.com-
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Rapat Koordinasi TPID se-Jawa Tengah yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Magelang, Kamis (05/11/2026).
Kegiatan tersebut membahas sinergi pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyampaikan bahwa HLM TPID menjadi forum penting untuk membahas langkah konkret dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Gubernur menekankan pentingnya pemerataan distribusi komoditas pangan antardaerah, khususnya bagi komoditas yang dihasilkan oleh daerah tertentu agar juga dapat dinikmati masyarakat di daerah lain. Ia mencontohkan komoditas cabai yang produksinya melimpah di sejumlah kabupaten, tetapi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antarbupati dan walikota, termasuk optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyerap hasil produksi (offtaker) sekaligus penggerak distribusi pangan.
“Jangan sampai satu daerah penghasil cabai, tetapi cabainya belum dinikmati daerah lainnya. Di situ ada distribusi dan penetapan harga yang harus dilakukan oleh seluruh bupati dan walikota. Termasuk BUMD kita harus melakukan penetapan mulai sekarang,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk dan mengoptimalkan Satgas Pengendalian Harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Satgas tersebut diharapkan melibatkan unsur kepolisian, BUMD, perangkat daerah terkait, serta instansi lainnya guna mengantisipasi penimbunan barang, spekulasi, dan lonjakan harga bahan pokok penting.
“Jawa Tengah tidak boleh ada penimbunan, tidak boleh ada deviasi harga yang terlalu tinggi. Masyarakat juga harus mendapatkan keterjangkauan dan ketersediaan pangan. Sampai ada penimbunan, memainkan harga, sampai ada yang membuat stok, lakukan penegakan hukum yang jelas. Nek perlu hukum dia. Hati-hati,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari tingkat petani, proses distribusi, hingga pasar dan konsumen. Melalui pemetaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui secara jelas jumlah produksi, kebutuhan, jalur distribusi, serta kewajaran harga di setiap rantai perdagangan sehingga petani tetap memperoleh keuntungan yang layak dan masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau.
Ia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pemantauan harga bahan pokok penting dan LPG di pasar maupun distributor bersama Satgas Pangan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah praktik spekulasi dan permainan harga. Di samping itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) harus lebih diarahkan pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah kegiatan.
“Orientasinya jangan kegiatan, tetapi harus berdampak kepada masyarakat. Gerakan Pangan Murah harus habis oleh masyarakat karena harganya terjangkau. Jadi, bukan berapa kali kegiatan dilaksanakan, tetapi harus punya dampak langsung kepada masyarakat,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mendorong optimalisasi BUMD sebagai offtaker, pemetaan produsen dan mitra distribusi pangan, serta penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama bagi daerah yang mengalami defisit pasokan agar proaktif menjalin kerja sama dengan daerah surplus. Koordinasi antardaerah dinilai penting untuk memastikan kelancaran distribusi dan menjaga keseimbangan pasokan komoditas pangan.
“Optimalkan BUMD sebagai offtaker. Kalau kurang cari BUMD yang lain, cari toko-toko yang lain, tokonya jangan hanya satu. Lakukan pemetaan produsen offtaker jelas. Bagi daerah yang defisit, proaktif terjalin KAD dengan daerah surplus,” tegasnya.
Penguatan sektor hulu juga menjadi perhatian, antara lain melalui pengaturan pola tanam dan pola produksi peternakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dengan perencanaan yang baik, daerah diharapkan mampu mengantisipasi potensi kekurangan pasokan pada periode tertentu, khususnya menjelang Desember, Januari, dan Februari yang berpotensi memengaruhi perkembangan harga pangan.
“Kalau hari ini Temanggung penghasil cabai, kemudian Magelang penghasil cabai, tolong cabainya diukur, kapan harus menanam yang saatnya nanti paceklik cabai, sehingga daerah lain bisa melakukan penetrasi termasuk. Jadi pola tanamnya diatur,” tegasnya.
Gubernur turut meminta pemerintah kabupaten/kota menjaga kondusivitas dan stabilitas harga serta mendorong aktivitas ekonomi menjelang HBKN. Komunikasi publik juga perlu diperkuat untuk mengelola ekspektasi masyarakat terkait ketersediaan bahan pangan pokok agar tidak terjadi kepanikan maupun pembelian berlebihan yang justru dapat memicu peningkatan permintaan dan tekanan harga.
“Jaga stabilitas harga dan mendorong aktivitas ikut pada momen HBN terdekat. Melakukan sosialisasi komunikasi publik untuk pengelolaan ekspektasi masyarakat terkait ketersediaan pangan pokok, tidak boleh panik,” tegasnya.
( win )
Tidak ada komentar